Skip to content

Kebijakan Kesejahteraan Pegawai

2010 December 8
Posted by Dwi Harsono

Kesejahteraan pegawai tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap pegawai-pegawai yang bekerja di institusi publik yang ada. Secara institusional, negara yang dijalankan oleh pemerintah adalah lembaga tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pegawai yang ada di wilayahnya. Pengelolaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah lebih difokuskan pada pegawai publik yang bekerja pada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mendukung aktivitas kenegaraan dari pusat sampai daerah. Untuk menjalankan tugas ini, pemerintah mengeluarkan peraturan penundangan tentang pokok pokok kepegawaian. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 adalah peraturan tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang sekaligus menjadi perubahan dari UU nomor 8 tahun 1974 yang sudah cukup lama dan perlu diperbaharui. Negara tidak memfokuskan pengelolaan pegawai yang berada disektor swasta karena mekanismenya diserahkan kepada masing-masing organisasi. Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu berupa peraturan perundangan yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan pasal 13 UU no 43 tahun 1999, kesejahteraan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kebijaksanaan manajemen PNS. Sedangkan pada pasal 32 menyebutkan usaha kesejahteraan PNS diselenggarakan untuk meningkatkan kegairahan bekerja. Sebagai kebijaksanaan, kesejahteraan pegawai memiliki makna tentatif dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengimplementasikannya. Di samping itu, kegairahan bekerja sebagai dasar dari penyelenggaraan kesejahteraan bisa dimaknai secara terbuka. Dengan demikian pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki keleluasaan dalam menginterpretasikan kebijakan tersebut.

Implikasi yang terjadi pada para pejabat pengambil keputusan, kebijakan menyangkut kesejahteraan pegawai, bersifat fakultatif. Kegiatan tersebut bisa tidak diselenggarakan apabila analisis kebutuhan yang dilakukan oleh pejabat tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa kesejahteraan belum menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi apabila analisis kebutuhan tidak melibatkan pendapat dari pegawai lapangan pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Padahal pejabat publik sebagai wakil negara bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warga negara termasuk PNS (Triwibowo dan Bahagijo, 2006: 9). Dengan demikian kesejahteraan sosial termasuk PNS didalamnya bersifat merupakan keharusan dan memiliki prioritas utama.

Perspektif yang dimiliki oleh pengambil kebijakan tentang penyediaan kesejahteraan dasar bagi pegawai beragam. Pejabat publik dalam pengambilan keputusan tidak selalu dibekali dengan informasi secara nyata kondisi PNS yang sesungguhnya di lapangan. Di sisi lain, ketika kesejahteraan dasar sudah merasa dianggap tercukupi dengan gaji maupun tunjangan yang diberikan dan tidak diperhatikannya tingkat inflasi dan laju perekonomian, pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang selalu terbatas. Akibatnya kesejahteraan pegawai kurang diprioritaskan dibandingkan program lain yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam peraturan perundang-undangan, kesejahteraan pegawai merupakan upaya untuk meningkatkan kegairahan pegawai dalam bekerja. Selanjutnya, diharapkan terjadi peningkatan kinerja para pegawai. Namun, kondisi sebaliknya bisa terjadi dimana peningkatan kinerja juga bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik karena prestasi kerja pegawai akan dinilai positif oleh pimpinan sehingga memperoleh promosi atau insentif tambahan pada penghasilan. Justru yang perlu dilakukan adalah penilaian kinerja pegawai baik sebelum maupun sesudah peningkatan kesejahteraan dilakukan. Dengan demikian akan diketahui sejauhmana pengaruh peningkatan kinerja dengan dengan kesehateraan maupun sebaliknya.

Kinerja merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata performance yang memiliki arti sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi (Keban, 2004:191). Sedangkan pengukuran (penilaian) kinerja menurut Kamus Administrasi publik adalah ..an evaluation of an employee’s progress or lack of progress measured in terms of job effectiveness.. (Chandler dan Plano dalam Keban, 2004:195). Batasan ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai (ibid). Senada dengan Bernardin dan Russel maupun Chung dan Megginson (ibid: 195-196) yang mendefinisikan penilaian kinerja sebagai ..a way of measuring the contributions of individuals to their organization… Dalam batasan ini, yang ditekankan adalah cara mengukur kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi organisasinya. Tujuannya adalah memberikan insentif maupun disinsentif hasil kerjanya di masa lampau dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja di masa mendatang (ibid).

Dalam perkembangan selanjutnya penilaian kinerja diartikan sebagai ..a systemic process of developing performance criteria for a job, and then assesing employees’ job performance in relation to these.. atau dapat pula diartikan sebagai ..assesment of performance against defined criteria.. (Townley dalam Keban, 2004:196). Definisi ini tidak hanya melakukan penilaian saja tetapi juga mengembangkan kriteria kinerja itu sendiri (ibid). Dengan demikian kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja akan berkembang secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam menilai kinerja pegawainya.
Decotiit dan Petit (dalam Keban, 2004:201) mengungkapkan beberapa faktor yang menentukan efektivitas suatu penilaian kinerja yaitu a) relevansi dari kriteria kinerja yang dipilih, b) kemampuan penilai dalam mengevaluasi kinerja pihak yang dinilai secara benar, c) motif penilai dalam mengevaluasi secara tepat, dan d) penerimaan pihak yang dinilai terhadap proses penilaian. Sedangkan secara teoritis sesuai The Four-Component Perfomance Appraissal Model, efektivitas penilaian kinerja dapat dipengaruhi oleh a) the rating context, b) the performance judgement, c) the performance rating, dan d) the evaluation of the appraissal system (Murphy dan Cleveland dalam Keban, 2004:201).

5 Responses Leave One →
  1. March 30, 2012

    Thank you for useful article. I ‘m pleased sure this kind of article has assisted me help save a lot of hours of browsing other similar posts just to find what I was looking for. Just I want to say: Thank you!

  2. March 30, 2012

    “I had to refresh the page times to view this page for some reason, however, the tips right here was worth the wait.”

  3. April 9, 2012

    Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

  4. April 18, 2012

    I carry on listening to the news lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

  5. April 29, 2012

    Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I’ll certainly be back.

Leave a Reply