Skip to content

Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

2009 December 29
Posted by Dwi Harsono

Pendahuluan


Dewasa ini media massa baik cetak maupun elektronik sering meliput pemberitaan tentang Ujian Nasional (Unas), Badan Hukum Pendidikan (BHP), dan Sertifikasi Guru dan Dosen. Pemberitaan tentang Unas sangat gencar karena pengumuman hasil baru saja dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kejadian yang mencengangkan adalah adanya sekolah yang muridnya tidak lulus 100% padahal menjadi rintisan bertaraf internasional. Hal ini mematik kontroversi tentang perlu tidaknya Unas menjadi prasyarat kelulusan siswa dengan nilai minimal 5,5 untuk mata pelajaran yang diujikan karena keberhasilan siswa tidak ditentukan oleh beberapa mata pelajaran tetapi keseluruhan komponen pembelajaran yang ada di sekolah. Sisi lain yang menarik adalah inkonsistensi Depdiknas untuk mengadakan Unas ulang pada beberapa sekolah yang diduga melakukan kecurangan. Padahal bagi siswa yang tidak lulus dapat menempuh ujian kejar paket C untuk memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah menengah atas.

Liputan tentang BHP yang diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga banyak mendapat sorotan. Fungsi BHP adalah memberikan pelayanan pendidikan tapi prinsip nirlaba dan kemandirian dalam mengelola keuangan dengan tujuan memajukan satuan pendidikannya banyak dikritik karena menjadi pintu bagi terjadinya komersialisasi pendidikan. Satuan pendidikan bisa menetapkan biaya yang tinggi bagi calon peserta didiknya dengan dalih ingin memajukan layanan pendidikan yang diselenggarakan. Hal ini memicu terjadinya banyak unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut pencabutan ketentuan tentang BHP.

Media massa juga sering menyorot aturan tentang sertifikasi guru dan dosen yang ada dalam Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi bagi guru dan dosen berimplikasi pada diperolehnya tunjangan profesi sebagai pendidik. Hal ini kemudian menjadi dominan dan menggeser tujuan sertifikasi dari peningkatan prestasi kerja menjadi peningkatan kesejahteraan. Para guru dan dosen berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi dengan tujuan memperoleh tunjangan profesi dan bukan meningkatkan prestasi kerja. Padahal, prestasi kerja sangat erat kaitannya dengan kinerja yang dimiliki karena kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang memiliki arti sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi[1]. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan kinerja yang dimiliki oleh profesi pendidik antara sebelum dan sesudah disertifikasi.

Tiga kasus diatas adalah memiliki sudut pandang yang berbeda tapi masih dalam satu wilayah kebijakan yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan masih adanya problematika dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan. Tulisan ini diharapkan mampu menggali beragam informasi tentang peran dari para pemangku kepentingan dan menggagas bentuk-bentuk keterlibatan yang bisa mendorong semakin besarnya peran tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk berkembangnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di dalamnya mengatur hak dan kewajiban tidak hanya peeserta didik sebagai sasaran kebijakan tetapi juga keseluruhan sistem kebijakan yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.

Willliam M. Dunn[2] mengemukakan sistem kebijakan yang meliputi 3 elemen utama, yaitu: a) kebijakan, b) lingkungan kebijakan, dan c) para pemangku kepentingan. Dalam bidang pendidikan di Indonesia, elemen sistem kebijakan bisa disimpulkan sebagai gambar berikut. Elemen pertama adalah kebijakan tentang program peningkatan kualitas pendidikan yang meliputi keseluruhan aktivitas yang berhubungan upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Aktivitas ini diantaranya meliputi: penyelenggaraan Unas, penerapan BHP, dan sertifikasi Guru dan Dosen. Di media massa, Unas menjadi polemik di kalangan pembuat kebijakan (Depdiknas) dan pemerhati pendidikan. Bagi masyarakat, Unas mereduksi keseluruhan proses pendidikan yang diterima oleh peserta didik di bangku sekolah, sedangkan bagi Depdiknas, Unas adalah alat evaluasi kegiatan dan bentuk dari akuntabilitas atas kegiatan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil Unas sekaligus parameter bagi standar nasional pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia.

Pengesahan Undang-undang tentang BHP oleh pemerintah dan DPR ternyata menyulut serangkaian unjuk rasa mahasiswa yang meminta pencabutan Undang-undang tersebut karena dianggap menjadi embrio dari komersialisasi pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan diduga akan mematok biaya yang cukup tinggi untuk calon peserta didik yang akan masuk karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas cukup tinggi. Meskipun BHP berprinsip nirlaba dan kemandirian pengelolaan keuangan untuk kemajuan lembaga tapi hal tersebut masih mungkin untuk disusupi oleh adanya dorongan untuk mencari keuntungan sebagai inti dari komersialisasi.

Kebijakan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan selalu mendapat respon positif dan ditunggu-tunggu oleh profesi tenaga pendidik. Sertifikasi tenaga pendidik (guru dan dosen) merupakan usaha Depdiknas untuk mengangkat tenaga profesional di bidang pendidikan. Tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat prestasi bisa memperoleh sertifikat sebagai tenaga profesional pendidikan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan memperoleh tunjangan tambahan sebagai penghargaan atas profesi yang dimilikinya. Namun demikian, yang terjadi adalah bergesernya tujuan pencapaian prestasi menjadi peningkatan kesejahteraan. Capaian prestasi hanyalah formalitas untuk memperoleh tunjangan profesi di kalangan tenaga pendidik.

Elemen kedua adalah lingkungan kebijakan yang menjadi wilayah (domain) bagi dilaksanakannya kebijakan, yaitu pendidikan di Indonesia. Lingkungan ini juga berkaitan dengan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Pendidikan di Indonesia telah memasuki era yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Amanat Undang-undang tentang ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% di APBN telah direalisasikan. Pendidikan dasar 9 tahun pun telah mampu digratiskan bagi sekolah negeri. Program ini mampu diselenggarakan meskipun Indonesia mengalami dua kali krisis yaitu pada tahun 1998 mengalami krisis ekonomi dan tahun 2008/2009 mengalami krisis ekonomi global.

Elemen ketiga adalah para pemangku kepentingan dalam program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Elemen ini meliputi seluruh komponen yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Negara memiliki peran penting dalam dunia pendidikan yang diwakili oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai motor kebijakan yang dibantu oleh lembaga pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan. Lembaga pendidikan yang diwakili oleh perguruan tinggi dan sekolah memiliki dua kaki yang menapak di dua wilayah pemangku kepentingan yaitu negara dan masyarakat. lembaga pendidikan mewakili negara karena sebagai penyelenggara pendidikan dan sebagai masyarakat karena menjadi sasaran sebagian peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Pemangku kepentingan yang mewakili masayarakat meliputi: orang tua, peserta didik, dan masyarakat umum (pemerhati pendidikan).

Ketiga eleman sistem kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menyukseskan program peningkatan kualitas pendidikan. Namun yang terjadi adalah timbulnya permasalahan di lapangan sebagai akibat ketidaktahuan atau kurang memahami isi dari peraturan yang berlaku. Dari sisi elemen kebijakan dan lingkungan kebijakan, isi dan maksud yang tergantung didalamnya adalah final untuk diimplementasikan. Meskipiun demikian, evaluasi masih bisa dilakukan berdasarkan umpan balik yang diperoleh untuk kemudian melakukan revisi kebijakan. Justru yang sangat beragam adalah persepsi dan pemahaman di tingkat para pemangku kepentingan. Perbedaan sudut pandang dalam membaca peraturan menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Akibatnya, muncul permasalahan dalam implementasi di lapangan.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi diduga sebagai akibat dari kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Negara, melalui Depdiknas dan lembaga pendidikan, berjalan sendiri dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Bisa jadi masyarakat telah telibat dalam proses tersebut tapi dalam perjalanannya mengalami hambatan, misalnya dari sisi budaya.

Konsep Keterlibatan (Involvement)

Dalam kamus Merriam Webster[3], involvement diartikan sebagai keikutsertaan atau bentuk dari mengambil bagian, sedangkan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia[4], keterlibatan diartikan sebagai keadaan yang terlibat. John Clayton Thomas mengemukakan konsep keterlibatan masyarakat sebagai keterbukaan untuk peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakatnya[5]. Konsep ini juga memiliki kaitan erat dengan partisipasi, kemitraan dan kerjasama dalam mengelola aktivitas publik.

Pendekatan partisipatoris dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar pada masyarakat sehingga lebih banyak terlibat dalam legislasi, implementasi, dan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat akan mendorong dan memberdayakan masyarakat sehingga mampu setara dengan negara dalam memahami pengelolaan urusan-urusan publik, termasuk di bidang pendidikan. Ketika kondisi ini terbentuk, masyarakat menjadi mitra kerja pemerintah dalam bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pandangan keterlibatan masyarakat sebagai bagian integral dalam pengelolaan layanan publik merupakan ide baru. Pandangan ini berbeda dengan konsep tradisional yang menempatkan keterlibatan masyarakat terbatas pada proses perumusan kebijakan dan sebuah komite yang terdiri dari orang-orang tertentu (elite) yang dipilih secara khusus. Mulai tahun 1960-an, keterlibatan masyarakat juga memfokuskan pada implementasi dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan di lapangan dapat dimonitor dan dikendalikan melalui kontrol masyarakat terhadap kualitas layanan[6]. Dengan demikian, masyarakat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan beragam aktivitas publik yang ada di sekitarnya.

Partisipasi dalam Kebijakan

Unas merupakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan untuk mengetahui capaian standar pendidikan sekaligus pengendalian terhadap mutu pendidikan secara nasional. Evaluasi hasil belajar juga dilakukan oleh pendidik di sekolah masing-masing untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Namun demikian hasil antara sekolah yang satu dengan yang lain berbeda dan disebabkan oleh perbedaan parameter sehingga yang dilakukan Depdiknas melalui Unas adalah penggunaan parameter yang sama untuk menilai hasil belajar peserta didik. Mekanisme ini dipaham berbeda oleh sekolah karena Unas sebagai bagian dari penentu kelulusan dengan skor 5,5 untuk beberapa mata ujian dianggap cukup memberatkan peserta didik. Ketakutan terhadap sejumlah peserta didik yang tidak lulus menjadi momok bagi guru karena dianggap “kurang becus” dalam membekali peserta didik menghadapi ujian. Dari sisi budaya, peserta didik yang tidak lulus pada mata pelajaran tertentu masih dianggap memalukan bagi guru yang bersangkutan. Hal ini terjadi pada guru, sedangkan bagi orang tua maupun peserta didik yang dilakukan adalah menyesali nasib. Ini sekaligus menjadi peringatan tidak hanya bagi guru tapi juga bagi peserta didik dan orang tuanya di rumah. Orang tua harus terlibat aktif dalam proses pendidikan anak-anaknya bukannya tahu beres atau “mongso borong diserahkan pada sekolah tanpa ikut memantaunya di rumah. Meskipun ada kejar paket C yang bisa memberikan ijazah kelulusan setara SMA tapi makna akan tetap berbeda apabila dibandingkan dengan ijazah SMA.


Kejadian yang paling tidak masuk akal adalah ketakutan yang bermuara pada tindakan kecurangan dalam pelaksanaan Unas. Ada dugaan, siswa berbuat curang dengan berupaya memperoleh lembar jawab bocoran sedangkan guru berbuat curang dengan mendiktekan jawaban pada lembar jawab siswa. Namun yang terjadi justru sebaliknya, 100% siswa tidak lulusan. Hal ini menjadi pukulan telak bagi sekolah. Kejadian diatas tidak perlu terjadi apabila guru, siswa, dan orang tua berperan aktif dalam mendukung proses belajar mengajar siswa. Guru harus mampu meningkatkan kinerjanya dengan baik, siswa belajar keras dan banyak berlatih sedangkan orang tua memotivasi dan memonitor anaknya untuk belajar lebih baik Di samping itu, resiko yang akan diperoleh juga disosialisaikan kepada semua pihak sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan semaunya siap.

Ketentuan tentang BHP memang masih baru, tapi bagi lembaga pendidikan swasta, BHP sudah dilaksanakan dari sejak pendirian lembaga tersebut. Prinsip nirlaba memang penting untuk diterapkan tapi kemandirian dalam pengelolaan keuangan bisa juga bergeser menjadi komersialisasi. Dibutuhkan komitman yang tinggi dari setiap anggota untuk memahami tujuan dari BHP. Dari segi pembiayaan kegiatan kampus juga akan berdampak karena pemerintah lambat laun akan mencabut subsidi dan dijadikan sebagai penyertaan modal berupa aset-aset yang selama ini sudah dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan seperti tanah, gedung, kendaraan dan sarana lainnya. Kondisi ini kurang dipahami oleh mahasiswa sehingga berlanjut pada terjadinya unjuk rasa menentang penerapan di kampus-kampus universitas negeri.

Tunjangan profesi guru dan dosen merupakan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun hal tersebut tidak terhenti pada saat diperolehnya tunjangan. Harus ada program berkelanjutan yang mampu mendorong guru dan dosen untuk terus berprestasi. Guru dan dosen harus memiliki kinerja yang baik dan bersama-sama dengan komite sekolah berusaha menciptakan iklim yang baik sehingga memacu perbaikan dalam proses pembelajaran. Orang tua juga harus dilibatkan karena komite sekolah memiliki peran yang terbatas sedangkan orang tua bisa setiap saat untuk membantu memonitor belajar mandiri yang dilakukan oleh anak-anaknya.

Dari pemaparan di atas, lemahnya keterlibatan para pemangku kepentingan untuk bekerja sebagai sistem berakibat pada tidak terjadinya sinergi dalam mendorong implementasi kebijakan yang lebih baik. Sinergi bisa terjadi apabila ada pemahaman yang sama terhadap peran dari para pemangku kepentingan utnutk bekerja sebagai sistem. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan budaya kerja yang lebih baik. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kerja tersebut. Pemerintah bisa merumuskan sebuah peraturan pelaksanaan yang mampu mendorong budaya kerja tersebut.

Lembaga pendidikan sebagai tempat ‘digodoknya’ peserta didik harus memiliki tanggung jawab meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Akreditasi institusi merupakan sebuah piranti untuk mewujudkan layanan yang lebih baik karena telah memiliki standarisasi resmi. Sarana dan prasarana lembaga memiliki lisensi untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai standar pendidikan nasional. Demikian halnya dengan kualitas tenaga pendidik sebagai bagian integral dari lembaga pendidikan. Progam sertifikasi disusun untuk meningkatkan kualitas tenaga profesi pendidik sebagai agen perubahan untuk peserta didik. Sertifikasi didasarkan pada prestasi kerja dan tidak identik dengan peningkatan pendapatan karena tunjangan profesi diperoleh setelah sertifikat diperoleh. Tenaga profesional yang baik selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang keahliannya. Peningkatan yang terjadi secara simultan pada kualitas lembaga dan tenaga profesi pendidik diharapkan siap dalam mendidik peserta didik menjadi lebih berkualitas.

Masyarakat diharapkan dapat memahami perannya untuk membantu mengontrol tugas dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan dengan selalu berkomunikasi dan terlibat setiap kegiatan yang terjadi. Termasuk dalam mengawasi kinerja tenaga profesi yang telah bersertifikat. Komite sekolah bisa lebih diberdayakan untuk terlibat dalam hal ini bukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat formal. Komite bisa merumuskan rancangan pedoman tentang evaluasi tidak hanya sekolah tetapi juga pendidik. Keterlibatan tersebut secara tidak langsung juga memberdayakan masyarakat sehingga bisa memahami peran dan fungsi dalam proses pembelajaran yang diterima oleh anak-anaknnya

Rekomendasi

Rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. Perlunya aturan pelaksana yang mendorong terciptanya sinergi pada para pemangku kepentingan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, fokusnya terutama pada masyarakat pengguna. Orang tua, peserta didik, dan guru/dosen (lembaga pendidikan) harus memahami kebijakan yang dikeluarkan sekaligus mengetahui resiko dan konsekuensi yang akan terjadi apabila diimplementasikan.

2. Disusunnya pedoman evaluasi bagi kinerja guru/dosen karena kebijakan tunjangan profesi guru/dosen bukan hanya peningkatan kesejahteraan tetapi juga peningkatan kinerja. Sertifikasi harus diikuti dengan kinerja yang lebih baik dan tidak berhenti pada diperolehnya sertifikat pendidik dan tunjangan profesi semata sehingga kasus kecurangan dalam Ujian Nasional tidak perlu terjadi.

3. Perlunya sosialisasi dan pemberdayaan pada masyarakat karena ketidaksiapan orang tua dan peserta didik dalam menerima hasil Ujian Nasional memberikan gambaran tentang kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program peningkatan kualitas pendidikan. Keterlibatan orang tua dan peserta didik sangat penting sehingga mampu memitovasi diri dan memiliki kesadaran tentang peran masing-masing dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak ‘mongso borong’ diserahkan pada pemerintah dan lembaga pendidikan.



[1] Dalam Yeremias T Keban, 2004, ‘Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik’, Cet. 1, Gava Media, Yogyakarta, hal. 191

[2] Disadur dari Elemen Sistem Kebijakan oleh William M. Dunn

[3] Terjemahan dari situs http://www.merriam-webster.com/dictionary/involvement diunduh tanggal 11 Juni 2009

[4] Kata jadian dari libat, menjadi keterlibatan, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diunduh tanggal 11 Juni 2009

[5] Dalam John Clayton Thomas, Public Participation in Public Decisions: New skills and strategies for public managers, 1995, Jossey-Bass Publisers, San Fransisco hal. 3

[6] Dalam Parsons: 1999, 23-25

Daftar Pustaka

Dunn, William M., 2003, “Public Policy Analysis: An Introduction”, 3rd Edition, Pearson-Prentice Hall, New

Jersey


Parsons 1999, Parsons, Wayne, 2005, ”Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis kebijakan, Edisi

Pertama, Kencana, Jakarta

Thomas, John Clayton, Public Participation in Public Decisions: New skills and strategies for public managers,

1995, Jossey-Bass Publisers, San Fransisco

Yeremias T Keban, 2004, ‘Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik’, Cet. 1, Gava Media, Yogyakarta

http://www.merriam-webster.com/dictionary/involvement diunduh tanggal 11 Juni 2009

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diunduh tanggal 11 Juni 2009
traffic analysis

9 Responses Leave One →
  1. June 18, 2010

    I know this is really boring and you are skipping to the next comment, but I just wanted to throw you a big thanks – you cleared up some things for me!

  2. July 14, 2010

    You made some good points there. I did a search on the topic and found most people will agree with your opinion.

  3. July 14, 2010

    Thanks for the informative post. It helped me a lot. May the Force be with you.

  4. July 14, 2010

    Easily, the post is actually the best on this deserving topic. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your upcoming updates.

  5. July 14, 2010

    Pretty insightful post. Never thought that it was this simple after all. I had spent a good deal of my time looking for someone to explain this subject clearly and you’re the only one that ever did that. Kudos to you! Keep it up

  6. December 10, 2010

    You are right but it is nice to encourage you more…

  7. December 28, 2010

    I really enjoyed the blog post. It is always nice when you can not only be informed, but also entertained!

  8. February 14, 2011

    I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

  9. April 18, 2012

    you are truly a good webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you have performed a wonderful job on this matter!

Leave a Reply